Peran penting penegakan hukum laut di Indonesia memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Hukum laut merupakan salah satu instrumen yang penting dalam mengatur pengelolaan sumber daya laut dan melindungi lingkungan laut.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, penegakan hukum laut di Indonesia harus diperkuat untuk mengatasi berbagai tantangan di laut, seperti illegal fishing, perompakan, dan perdagangan manusia. “Hukum laut merupakan payung hukum yang melindungi kepentingan negara di laut, oleh karena itu penegakannya harus dilakukan dengan tegas dan efisien,” ujar Laksamana Aan.
Pentingnya penegakan hukum laut juga didukung oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Arifsyah Nasution. Menurut Arifsyah, penegakan hukum laut yang kuat akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam melindungi sumber daya laut dan lingkungan laut. “Penegakan hukum laut yang efektif akan memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa negara serius dalam melindungi laut Indonesia,” ungkap Arifsyah.
Namun, tantangan dalam penegakan hukum laut di Indonesia masih cukup besar. Koordinator Masyarakat Pemantau Perikanan Indonesia (Masyarakat Pemantau) Abdul Halim mengatakan bahwa masih terdapat kelemahan dalam koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum laut. “Kurangnya koordinasi antar lembaga seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum laut di Indonesia,” jelas Abdul Halim.
Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak terkait dalam memperkuat penegakan hukum laut di Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang baik antara TNI AL, Polisi, Bakamla, dan lembaga terkait lainnya, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. “Kerjasama yang solid antar lembaga dan pihak terkait merupakan kunci dalam meningkatkan penegakan hukum laut di Indonesia,” tutup Laksamana Aan.