Peran penegakan hukum di laut dalam sangat penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Laut Indonesia merupakan salah satu aset terbesar negara ini, namun seringkali rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat membahayakan kedaulatan dan keamanan nasional.
Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, penegakan hukum di laut dalam merupakan bagian integral dari strategi pertahanan laut Indonesia. KSAL Yudo Margono juga menekankan pentingnya kerjasama antara TNI AL, Polri, dan instansi terkait lainnya dalam upaya menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di laut Indonesia adalah illegal fishing, dimana kapal-kapal asing masuk ke perairan Indonesia tanpa izin dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat illegal fishing mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
Dalam hal ini, peran penegakan hukum di laut dalam sangat diperlukan untuk menindak tegas pelaku illegal fishing dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, penegakan hukum yang kuat dapat menjadi deterrent bagi para pelaku illegal fishing.
Selain illegal fishing, peran penegakan hukum di laut dalam juga melibatkan penindakan terhadap pelanggaran lain seperti pencurian sumber daya alam, perikanan ilegal, dan perdagangan manusia. Dengan adanya penegakan hukum yang kuat dan efektif, diharapkan kedaulatan laut Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik.
Dalam upaya menjaga kedaulatan laut Indonesia, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung peran penegakan hukum di laut dalam. Kita sebagai masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya laut dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang terjadi di perairan Indonesia.
Sumber:
1. https://www.tnial.mil.id/News/TNIAL-Laksanakan-Penegakan-Hukum-di-Laut-Dalam
2. https://www.kkp.go.id/artikel/28981-penegakan-hukum-terhadap-pelaku-perikanan-ilegal-perlu-ditingkatkan
3. https://www.antaranews.com/berita/2349100/ksal-perlu-dilakukan-koordinasi-antara-tni-al-polri-dan-instansi-terkait.