Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Wisnu Pramandita, penegakan hukum di laut Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia adalah dengan meningkatkan kerja sama antara lembaga terkait seperti TNI AL, Polri, Bakamla, dan KKP. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, sinergi antara lembaga-lembaga tersebut sangat penting dalam menangani kasus pelanggaran di laut.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengadaan teknologi yang memadai juga perlu dilakukan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum di laut.
Dalam hal ini, kolaborasi dengan pihak swasta juga dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia. Menurut Direktur Utama PT Pelindo II, Arif Suhartono, pihak swasta siap untuk berkontribusi dalam upaya penegakan hukum di laut dengan menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan.
Dengan adanya upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran hukum di laut dan menjaga keamanan serta ketertiban di perairan Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan laut Indonesia demi keberlanjutan sumber daya laut yang ada.”