Peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia yang luas. Hukum menjadi landasan utama dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana laut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, “Hukum merupakan instrumen yang sangat vital dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia. Dengan adanya hukum yang jelas dan tegas, pelaku kejahatan di laut dapat diidentifikasi dan diadili secara adil.”
Salah satu peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia adalah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang merugikan sumber daya laut Indonesia.
Selain itu, peran hukum juga terlihat melalui kerjasama antar negara dalam menindak pelaku tindak pidana laut lintas negara. Hal ini sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur kerjasama internasional dalam menanggulangi tindak pidana laut.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, “Hukum sangatlah penting dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia. Kita harus bersama-sama memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan berkeadilan demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita.”
Dengan peran hukum yang kuat dan efektif, diharapkan tindak pidana laut di Indonesia dapat diminimalisir dan keamanan di laut dapat terjaga dengan baik. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat, perlu bekerja sama dalam menegakkan hukum demi kepentingan bersama.